Teka-teki terkait sosok pemegang tongkat komando Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Gorontalo akhirnya terjawab secara resmi. Kepastian tersebut diperkuat dengan beredarnya Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Nomor: 0036/SK/DPP/W/II/2026 tertanggal 3 Februari 2026.
Dalam SK tersebut, DPP PPP menetapkan Drs. H. Ismet Mile, MM sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo untuk masa bakti 2026–2031. Ia akan didampingi oleh dr. Hj. Sri Darsianti Tuna sebagai Sekretaris serta H. Faizal Hulukati sebagai Bendahara.
Selain salinan SK, beredar pula sebuah foto eksklusif yang bocor dari internal partai. Foto tersebut memperlihatkan momen penting saat Ismet Mile menerima map hijau berlogo Ka’bah yang diserahkan langsung oleh Ketua DPP PPP, H. Muhamad Mardiono, dengan disaksikan jajaran pengurus wilayah. Dalam dokumentasi itu, Bupati Bone Bolango tampak mengenakan jas formal.
“Foto ini menjadi bukti otentik bahwa kabar yang beredar selama ini bukan sekadar isu. Pak Ismet Mile sudah resmi memimpin DPW PPP Gorontalo,” ujar seorang sumber internal partai yang enggan disebutkan namanya.
Dokumentasi tersebut sekaligus menjawab keraguan publik dan elite politik terkait keabsahan posisi Ismet Mile di partai berlambang Ka’bah. Penetapan ini dinilai sebagai langkah strategis DPP PPP dalam memperkuat struktur kepemimpinan di tingkat daerah.
Masuknya Ismet Mile sebagai ketua DPW PPP Gorontalo diprediksi akan membawa perubahan signifikan dalam konstelasi politik daerah. Dengan pengalaman politik dan basis massa yang kuat, Ismet Mile dinilai mampu meningkatkan daya tawar PPP, baik di parlemen maupun dalam kontestasi eksekutif.
“Tentu dengan kepemimpinan baru ini, PPP Gorontalo akan segera melakukan konsolidasi total. Fokus kami adalah memperkuat struktur hingga akar rumput menjelang kontestasi demokrasi mendatang,” tambah sumber tersebut.
Meski dokumen dan foto telah beredar luas, publik masih menantikan pernyataan resmi dari jajaran DPW PPP Gorontalo terkait deklarasi kepengurusan lengkap periode 2026–2031 kepada masyarakat.
