Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara resmi menerima dokumen strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan masa depan pengelolaan sektor pertambangan. Dokumen tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kehutanan.
Penyerahan laporan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam agenda resmi yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Gorontalo, Selasa (27/1/2026). LHP ini menjadi hasil evaluasi terhadap kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola sektor lingkungan, kehutanan, dan aktivitas pertambangan.
Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menegaskan bahwa LHP tersebut tidak dipandang sebagai formalitas administratif semata. Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK justru menjadi instrumen evaluasi penting untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam secara menyeluruh.
”LHP ini akan menjadi pedoman penting bagi kami di pemerintah daerah. Fokus utama kami adalah melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh, terutama pada irisan sektor lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan,” ujar Ismet Mile usai menerima laporan tersebut.
Sejumlah poin menjadi perhatian utama pemerintah daerah ke depan, antara lain sinkronisasi regulasi agar aktivitas pertambangan tetap berjalan sejalan dengan aturan perlindungan hutan, penguatan pengawasan terhadap dampak lingkungan, serta peningkatan transparansi dalam sistem perizinan dan operasional pertambangan.
Langkah responsif Pemkab Bone Bolango ini mencerminkan komitmen kuat dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi daerah dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa pemanfaatan potensi pertambangan tetap berlangsung secara berkelanjutan dan tidak mengorbankan ekosistem alam Gorontalo bagi generasi mendatang.
