Provinsi Gorontalo menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih peringkat pertama realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut berdasarkan laporan resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).
Dalam laporan tersebut, realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Gorontalo tercatat mencapai 106,89 persen. Angka ini menempatkan Gorontalo di posisi teratas, mengungguli sejumlah provinsi besar yang selama ini dikenal memiliki kekuatan fiskal nasional, termasuk daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali.
Pada peringkat kedua ditempati Provinsi Bali dengan realisasi pendapatan sebesar 105,14 persen, disusul Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 104,84 persen, serta Provinsi Jawa Timur di posisi keempat dengan capaian 104,07 persen. Data ini menunjukkan kinerja fiskal Gorontalo berada di atas rata-rata nasional.
Realisasi pendapatan APBD merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah mencapai target keuangan yang telah ditetapkan. Capaian di atas 100 persen mencerminkan keberhasilan dalam perencanaan anggaran, optimalisasi penerimaan, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal daerah.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kepemimpinan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie. Di tengah tantangan fiskal nasional, Pemerintah Provinsi Gorontalo mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerah secara terukur dan berkelanjutan.
Capaian ini juga menunjukkan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset yang semakin efektif, serta peningkatan kemandirian fiskal daerah. Tingginya realisasi pendapatan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan prestasi tersebut, Provinsi Gorontalo semakin diperhitungkan di tingkat nasional. Keberhasilan ini menegaskan bahwa daerah dengan keterbatasan sumber daya tetap mampu bersaing apabila dikelola dengan tata kelola keuangan yang baik, kepemimpinan yang kuat, dan kebijakan yang tepat sasaran.
