Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bank SulutGo (BSG) pada Kamis (13/11/2025). Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, sebagai bentuk pembelaan terhadap hak keuangan dan aset milik daerah.
Dalam orasinya, Adhan menegaskan bahwa tanah yang kini ditempati Bank SulutGo merupakan milik rakyat Gorontalo.
“Apa yang menjadi tuntutan kami, tanah yang ditempati BSG sekarang ini adalah milik rakyat Kota Gorontalo. Kami sudah berjuang bahkan sampai ke pengadilan. Tanah itu seharusnya kembali menjadi milik pemerintah kota,” ujarnya.
Pemerintah Kota Gorontalo menyoroti adanya beberapa hal yang perlu diperjelas dalam kerja sama keuangan dengan pihak bank. Terdapat tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut. Pertama, Pemkot meminta pengembalian aset modal senilai Rp35 miliar dari Bank SulutGo. Kedua, meminta kejelasan status tanah tempat berdirinya kantor BSG. Dan ketiga, menuntut agar bunga pinjaman Pemkot disesuaikan dengan regulasi Bank Indonesia.
Adhan menekankan bahwa tujuan aksi ini bukan untuk menciptakan kekacauan, melainkan untuk memperjuangkan keadilan keuangan bagi masyarakat Gorontalo.
“Jadi semua peserta aksi harus tertib, jangan anarkis, dan tetap patuh pada hukum,” tegasnya. Ia menambahkan, perjuangan ini murni untuk kepentingan rakyat, bukan semata pemerintah.
Aksi berjalan tertib dan damai, dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Hingga sore hari, Pemkot Gorontalo masih menunggu tanggapan resmi dari pihak Bank SulutGo terkait tuntutan tersebut.
Sementara itu, negosiasi antara perwakilan ASN Pemkot Gorontalo dan manajemen BSG belum membuahkan hasil. Kepala Kantor Wilayah BSG Gorontalo, Rudianto Katili, mengatakan bahwa pihaknya masih harus berkoordinasi dengan direksi dan komisaris di kantor pusat.
“Kami memahami aspirasi masyarakat dan ASN Pemkot Gorontalo. Namun kami belum bisa mengambil keputusan hari ini,” ujar Rudianto.
Ia menegaskan bahwa tuntutan masyarakat Gorontalo akan segera disampaikan ke pimpinan bank.
“Dengan adanya aksi ini kami akan segera menemui komisaris dan direksi untuk menyampaikan tuntutan masyarakat Gorontalo. Kami minta waktu sampai Senin,” tutupnya.
